Wapres Intruksikan Pengawasan BBM.


Wapres Intruksikan Pengawasan BBM. Wakil Presiden Boediono meminta agar pemerintah daerah ikut mengawal kenaikan harga BBM dengan mengawasi kompensasi kenaikan BBM agar tepat sasaran untuk petani, buruh dan ongkos angkutan.
"Kami di daerah diminta agar kompensasi itu tepat sasaran, waktu dan pengawasan dan evaluasinya yang jelas," ujar Gubernur Jawa Timur
Soekarwo menirukan pesan Boediono usai rapat dengan Boediono
 Wapres Intruksikan Pengawasan BBM
di Istana Wapres, Jakarta, Jumat 16 Maret 2012.

Dalam rapat dengan gubernur dan bupati itu, Boediono menjelaskan soal pilihan-pilihan yang paling mungkin dilakukan oleh pemerintah terkait subsidi BBM. Ia juga meminta agar pemerintah daerah ikut mensosialisasikan kenaikan harga BBM.

Dalam keterangan tertulisnya, Wapres mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama mengawal kebijakan kenaikan harga BBM. Pasalnya ada begitu banyak hal yang harus dipersiapkan, antara lain merencanakan suplai BBM dengan baik sehingga mengurangi risiko penimbunan dan merencanakan tarif angkutan terutama di kota-kota besar sehingga tidak terlalu membebani masyarakat.
"Situasi ini akan memengaruhi kesejahteraan rakyat secara langsung. Maka kita harus bekerja bersama-sama mengingat ini masalah nasional, semua daerah akan mengalami dampaknya. Mari kita sama-sama mengelola ketenangan sosial di daerah masing-masing,” kata Wapres.

Sementara itu Soekarwo menjelaskan, Pemprov Jawa Timur sudah memiliki program untuk membantu ongkos angkutan sembako. Caranya, subsidi  transport sembako ditanggung oleh APBD provinsi.

Hal itu, lanjut Soekarwo, sudah pernah diterapkan di setiap hari raya untuk mengantisipasi kenaikan harga sembako. Dengan demikian harga sembako setiap hari raya di Jawa Timur kenaikannya tidak terlalu tinggi. "Relatif kecil sekali, karena ongkos angkutnya sampai kabupaten kota kita tanggung," kata Soekarwo.

Selain itu, Soekarwo menambahkan, pajak angkutan umum juga akan dikurangi. Dengan demikian diharapkan tidak ada kenaikan tarif transportasi. "Kendaraan plat kuning untuk kendaraan bermotor itu pajaknya kita kurangi agar tidak naikkan tarif," kata Soekarwo. (umi)
More artikel | Free Download | Soal UN | Info Kerja | Bisnis Online | Belanja Online |